Kunjungan Kerja Anggota Banggar DPRD Provinsi Gorontalo terkait "Konsultasi Pemisahan Anggaran
Jumat, 31 Januari 2020 Anggota Banggar DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja, bertempat di Ruang Rapat Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan kerja yang dihadiri oleh 15 Anggota Banggar DPRD Provinsi Gorontalo, diterima oleh Widyaiswara Ahli Utama (Dr. Bambang Sugiyono). Pada kegiatan ini dibahas mengenai “Konsultasi Pemisahan Anggaran RS Ainun Habibie yang pada APBD Induk TA 2020 masih tergabung dengan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan perubahan
Kunjungan Kerja Anggota Banggar DPRD Kabupaten Jembrana terkait "Menyelaraskan Dokumen Perencan
Sebanyak 16 Anggota Banggar DPRD Kabupaten Jembrana menghadiri kunjungan kerja pada Rabu, 29 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama BPSDM. Kunjungan ini diterima oleh Kepala UPT PPKKP. Kunjungan kerja dilakukan terkait “Menyelaraskan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019”.
Seminar Urban Regeneration: Kolaborasi Membangun Jakarta
Selasa, 28 Januari 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerjasama dengan Universitas Paramadina melaksanakan Seminar Urban Regeneration. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina. Narasumber yang dihadirkan diantaranya yaitu Busrol Amin, PLT Deputi Bidang Industri, Perdagangan, & Transportasi Pemprov DKI Jakarta, Muhammad Daud, Policy
Sharing informasi oleh Anggota Banggar DPRD Kabupaten Dharmasraya (Sumbar) terkait "Hak Keuang
Sharing informasi yang diadakan pada Jumat, 24 Januari 2020 dihadiri oleh tujuh Anggota Banggar DPRD Kabupaten Dharmasraya (Sumbar) dan diterima oleh Kepala UPT PPKKP. Bertempat di Ruang Rapat Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Sharing informasi terkait "Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kemampuan Keuangan Daerah".
Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait "Studi komparatif tentang Teknis
Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja pada Kamis, 23 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan kerja membahas “Studi komparatif tentang Teknis Pengelolaan Command Center Pemda”. Dihadiri oleh 15 anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan diterima Kepala UPT PPKKP.
Kunjungan Kerja Anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin terkait "Peran DPRD dan Pemda dalam Peng
Anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja pada Jumat, 17 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kunjungan kerja tersebut 20 Anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin dan Sekban BPSDM Provinsi DKI Jakarta membahas “Peran DPRD dan Pemda dalam Pengelolaan Keuangan yang berbasis e-planning dan e-budgeting”.
Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan terkait "Mekanisme Penganggar+F15an Pembe
Kepala UPT PPKKP menerima kunjungan kerja yang dihadiri sembilan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Kamis 16 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kunjungan kerja dibahas “Mekanisme Penganggar+F15an Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dan Tunjangan Khusus Pegawai di Bidang Keuangan”.
Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait "Anggaran Operasional
Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja pada Jumat, 10 Januari 2020 bertempat di di Ruang Rapat Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan kerja yang dihadiri sepuluh anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterima oleh
Sekban BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dibahas mengenai “Anggaran Operasional dan Rumah Tangga Kepala Daerah”.
Studi Banding Anggota DPRD Kota Padang, Mencari Bahan Masukan/Referensi/Kajian terkait Kegiatan Sapr
Kamis, 9 Januari 2020 Sekban BPSDM Provinsi DKI Jakarta menerima studi banding delapan Anggota DPRD Kota Padang. Bertempat di Ruang Rapat Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta Studi banding dilakukan terkait “Permendagri No.130/2019 tentang Kegiatan Sapras Kelurahan. Inti amanatnya, anggaran kelurahan pada P-APBD 2019 dan TA 2020 wajib 5% dari total belanja dalam APBD. Selain itu terkait PP No.17/2018 (awal 2019) tentang Kecamatan".
