• Susi Susilawati Harahap, SE., S.Sos., M.Si.

Analisis Kebutuhan Diklat sebagai pondasi terciptanya ASN Profesional


Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu asset Negara yang dapat menjalankan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999 yang selama ini dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan manajemen kepegawaian dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dalam menghadapi era globalisasi yang telah didepan mata. Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka diterbitkanlah UU No. 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.

Dalam UU No. 5 Tahun 2014 menerapkan Sistem Merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang seseorang. Kualifikasi yang dimaksud adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Kualifikasi juga diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis maupun teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Sedangkan Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN berupa pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi dimaksud meliputi: kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural.

  • Kompetensi Teknis yang diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.

  • Kompetensi Manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.

  • Kompetensi Sosial Kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki lima unsur penting, yaitu :

  • Lembaga Pelatihan, tentunya menjadi mutlak keberadaannya dalam sebuah pelatihan dikarenakan lembaga pelatihan merupakan wadah sebuah diklat yang menjadi satu kesatuan dalam manajemen diklat.

  • Program Pelatihan, merupakan pondasi dari berdirinya sebuah lembaga pelatihan. Jika program pelatihan tidak dapat dikembangkan dengan baik, maka sebuah lembaga pelatihan tidak akan dapat berkembang.

  • SDM Pelatihan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu SDM Tenaga Pengajar dan SDM Penyelenggara. Keberhasilan sebuah diklat juga tidak terlepas dari kedua unsur SDM ini. Sebab kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta ditentukan oleh Tenaga Pengajar dan Penyelenggara.

  • Peserta, merupakan objek dari pelatihan, oleh karena itu ketepatan persyaratan peserta dengan diklat yang diselenggarakan dapat memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap keberhasilan sebuah diklat.

  • Sarana dan Prasarana Pendukung, merupakan pendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Semakin baik dan lengkap sarana dan prasarana pendukung yang tersedia, maka akan semakin baik pula diklat yang dilaksanakan.

Kelima unsur di atas memegang peranan penting dan saling erat kaitannya dalam keberhasilan suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan. Untuk lebih jelasnya hubungan kelima unsur tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut ini :

Program pelatihan merupakan pondasi utama dalam sebuah kegiatan diklat oleh karena itu sebagaimana dijelaskan di atas untuk menghasilkan diklat yang baik maka terlebih dahulu dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) agar kegiatan diklat tepat sasaran antara peserta dengan program yang akan dijalankan. AKD merupakan langkah awal perencanan program diklat yang diperlukan untuk menemukenali kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN dalam melaksanakan tugas jabatannnya. AKD merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mengidentifikasi kompetensi yang masih kurang dikuasai dan perlu ditingkatkan/dibangun melalui diklat dengan mengidentifikasi substansi materi pokok diklat (Knowledge, Skill, Attitude) yang relevan dan mendukung dalam pelaksanaan tugas setiap unit kerja di masing-masing komponen di lingkungan kerjanya.

Oleh karena itu dengan dilakukannya AKD maka pelaksanaan diklat dapat diarahkan kepada diklat yang berbasis kompetensi sehingga dapat menjawab tantangan globalisasi yang menuntut profesionalisme ASN yang kompeten. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina bagi seluruh Pemererintah Daerah di seluruh Indonesia sangat merespon pengembangan kompetensi Aparaturnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 21 ayat (1), dinyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan diklat, maka pengembangan program diklat dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu: Tingkat Sistem, Tingkat Organisasi dan Tingkat Individu. Pengembangan Program Diklat pada Tingkat Sistem yaitu dilaksanakan dalam rangka menyediakan jenis-jenis diklat berbasis kompetensi yang berstandar dan selaras dengan Sistem Manajemen Nasional. Pengembangan Program Diklat pada Tingkat Organisasi dilaksanakan dalam rangka menyediakan jenis-jenis diklat yang spesifik disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi pemerintah. Sedangkan pengembangan Program Diklat pada Tingkat Individu dilaksanakan untuk menyediakan program peningkatan kompetensi pada setiap pegawai guna memenuhi kebutuhan kompetensi individu dalam melaksanakan pekerjaannnya.

Dengan demikian jika kebutuhan pelatihan telah dipetakan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka kebutuhan diklat diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki aparatur untuk menduduki jabatan yang ada.

#KebutuhanDiklat #ASN

0 tampilan

© 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta