​PROGRAM DIKLAT


Sumber Daya Manusia adalah “roh” dalam suatu organisasi, dari Sumber Daya Manusia-lah elemen-elemen organisasi lainnya seperti modal, teknologi, dan uang dikendalikan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta terus berinovasi untuk mengembangkan diklat - diklat terbaik untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta menjadi siap dalam menjawab tantangan masa depan.

Program Unggulan

I. Pendidikan dan Pelatihan :

   1. Komunikasi Publik

   2. Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas  

   3. Teknis Pertanahan 

   4. Manajemen Proyek  

   5. Change Management and Innovation (CMI)

   6. Manajemen Strategik

   7. Hukum Konstruksi

   8. Manajemen BLUD

   9.  Manajemen Bencana

  10. Penguatan Kepala Sekolah

  11. Kepemimpinan Kepala Sekolah

II. Non Diklat

  1. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi
  2. Klinik Kompetensi
  3. Knowledge Management

PROGRAM DIKLAT UNGGULAN 2019

Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2)

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Diklat Capacity Building

Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas

Workshop Profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik

Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (E-Learning)

Diklat Teknis Pertanahan

Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan

Diklat Arsiparis Dinamis

Diklat Pengiriman

Diklat Pengelolaan Barang Daerah

Diklat Bendahara Pengeluaran

Diklat Training of Course (TOC)

Please reload

Diklat Traning of Trainer (TOT)

Diklat PPNS

Diklat Peningkatan Kompetensi Widyaiswara

Diklat Manajemen Proyek

Diklat Keprotokolan

Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Diklat Teknis Perundang-undangan

Diklat Sekretaris

Diklat Sengketa Hukum

Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi

Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Diklat Change Management and Inovation (CMI)

Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan

Diklat Bina Damai

Please reload

Diklat Manajemen Strategik

Diklat Reformasi Birokrasi

Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Management

Diklat Manjemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Diklat Pelayanan Prima

Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia

Diklat Komunikasi Publik

Diklat Hukum Konstruksi

Diklat Manajemen BLUD

Diklat Manajemen Bencana

Diklat Penguatan Kepala Sekolah

Diklat Kepemimpinan Kepala Sekolah

Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja

Diklat Pengawas Sekolah

Please reload

DOWNLOAD

Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2)

Februari - April

11

330

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Februari - Juli

4

120

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Februari - September

5

150

Diklat Capacity Building

Februari - April

8

240

Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas

Juli - Agustus

2

60

Workshop Profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik

Juni

1

300

Diklat Pelayan Terpadu Satu Pintu (E-Learning)

Februari - Agustus

9

270

Diklat Teknis Pertanahan

Juni - September

10

300

Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan

Oktober

1

30

Dikat Arsiparis Dinamis

Maret

1

30

Diklat Pengiriman

Januari - November

10

329

Diklat Pengelolaan Barang Daerah

April - September

10

300

Diklat Bendahara Pengeluaran

Maret - Agustus

12

360

Diklat Training of Course (TOC)

Oktober

1

30

Diklat Training of Trainer (TOT)

September - Oktober

2

60

Diklat PPNS

Februari - September

4

120

Diklat Peningkatan Kompetensi Widyaiswara

Mei - Juni

1

40

Diklat Manajemen Proyek

Maret - Mei

4

120

Diklat Keprotokolan

Juli - Agustus

3

90

Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Mei - Juli

5

150

Diklat Teknis Perundang-undangan

Maret - April

5

150

Diklat Sekretaris

Maret - Agustus

12

360

Diklat Sengketa Hukum

Mei - Juni

3

90

Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi

Juli

3

90

Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Juli - September

10

300

Diklat Change Management and Inovation (CMI)

Agustus - Oktober

4

120

Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan

Mei - Agustus

7

210

Diklat Bina Damai

September - November

15

450

1/2

Please reload

DIKLAT KEPEMIMPINAN

 

Diklatpim pola baru ini oleh LAN ditahbiskan sebagai reformasi sistem diklat yang sejatinya dimulai dari diklat kepemimpinan. Diklat ini ditujukan untuk mendapatkan CHANGE MASTER khusus untuk pejabat adminstrator juga menciptakan change agent  di SKPD.

Ide - ide inovasi dilatih untuk dikembangkan dalam diklat ini dengan metode - metode yang menarik dan langsung diimplementasikan nyata di SKPD

Pada diklat ini peserta akan didampingi oleh narasumber/coach/konselor/mentor dalam menyusun proyek perubahan

DIKLAT PRAJABATAN

 

Diklat prajabatan ini oleh LAN dibuat sebagai reformasi sistem diklat yang sejatinya dimulai dari diklat prajabatan.

Diklat ini dimulai dengan membangun mind set CPNS untuk menjadi change agent di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dasar kompetensi yang dibangun adalah Akuntabilitas PNS, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA).

Diklat ini menerapkan berbagai macam metode yang menarik dalam pembelajarannya

DIKLAT CAPACITY BUILDING

 

Diklat ini merupakan diklat unggulan yang ditujukan untuk staf potensial yang akan berperan sebagai change agent di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  

Dasar kompetensi yang dibangun meliputi Integritas Diri, Perilaku layanan, Pengembangan Ketahan-malangan (Adversity Intelegent), Berfikir dan Penyelesaian Masalah Kreatif (Creative Thinking and Problem Solving)

Metode yang digunakan adalah six thinking head (anthony Robins), jigsaw, harmonisasi angklung ditunjang dengan games dan simulasi yang menarik.

Hasil yang akan dicapai dalam diklat ini adalah peserta memiliki ketahan-malangan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan di pemprov DKI Jakarta.

DIKLAT TEKNIS PERTANAHAN

 

Diklat unggulan ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan terutama bagi aparat wilayah yang dituntut untuk mengerti dan memahami kebijakan pertanahan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Melalui diklat ini diharapkan pegawai memiliki pemahaman tentang pokok-pokok hukum agraria, Jenis kepemilikan atas tanah, dan pemahaman terkait penyelesaian permasalahan dan solusi hukum bagi sengketa atas tanah serta pemanfaatan aset tanah

 

 

 

 

DIKLAT PELAYANAN TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

 

Dikla Pelayanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas diberikan untuk memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk aplikasi cara pelayanan publik bagi disabilitas, konsep dasar hak penyandang disabilitas dan cara pemenuhannya dari sudut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Aksesibilitas maupun layanan publik bagi penyandang disabilitas yang berfungsi sebagai akomodasi yang layak sangat beragam dan melekat pada kebutuhan dari berbagai ragam disabilitas yang harus disediakan guna menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan, akomodasi yang layak juga berfungsi sebagai alat bantu agar penyandang disabilitas tidak termarjinalkan atau terdiskriminasi pada saat itu juga.

Oleh karenanya kebutuhan pemahaman secara komprensif terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ramah terhadap semua melalui aksesibilitas sudah menjadi kebutuhan yang kritis untuk segera dilaksanakan oleh para petugas pelayanan publik, arsitek, pengembang maupun para operator infrastruktur, dan kegiatan ini harus dibentuk dalam pelatihan yang komprehensif dan berkala kepada para stakeholders dalam pelayanan publik.

DIKLAT KOMUNIKASI PUBLIK

Tantangan yang sangat krusial bagi institusi pemerintah adalah bagaimana meneguhkan citra pemerintah di mata masyarakatnya sendiri. Citra pemerintah yang kurang baik sangat dipengaruhi bagaimana pola komunikasi pemerintah dengan publiknya dalam hal ini terkait dengan manajemen opini publik. Apa yang dipersepsikan publik sangat mempengaruhi citra dan reputasi suatu organisasi. Opini publik yang berkembang apabila tidak disikapi dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya upaya peningkatan kompetensi komunikasi publik para pejabat publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat dalam memberikan pelayanan terhadap publik meningkat. Tata kelola komunikasi publik semakin baik dan memberikan dampak kepada citra dan reputasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

 

Giving a Lecture