PROGRAM DIKLAT
Sumber Daya Manusia adalah “roh” dalam suatu organisasi, dari Sumber Daya Manusia-lah elemen-elemen organisasi lainnya seperti modal, teknologi, dan uang dikendalikan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta terus berinovasi untuk mengembangkan diklat - diklat terbaik untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta menjadi siap dalam menjawab tantangan masa depan.
Program Unggulan
I. Pendidikan dan Pelatihan :
1. Komunikasi Publik
2. Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas
3. Teknis Pertanahan
4. Manajemen Proyek
5. Change Management and Innovation (CMI)
6. Manajemen Strategik
7. Hukum Konstruksi
8. Manajemen BLUD
9. Manajemen Bencana
10. Penguatan Kepala Sekolah
11. Kepemimpinan Kepala Sekolah
II. Non Diklat
1. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi
2. Klinik Kompetensi
3. Knowledge Management
Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2)
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Diklat Capacity Building
Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas
Workshop Profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik
Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (E-Learning)
Diklat Teknis Pertanahan
Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan
Diklat Arsiparis Dinamis
Diklat Pengiriman
Diklat Pengelolaan Barang Daerah
Diklat Bendahara Pengeluaran
Diklat Training of Course (TOC)
Diklat Traning of Trainer (TOT)
Diklat PPNS
Diklat Peningkatan Kompetensi Widyaiswara
Diklat Manajemen Proyek
Diklat Keprotokolan
Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
Diklat Teknis Perundang-undangan
Diklat Sekretaris
Diklat Sengketa Hukum
Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Diklat Change Management and Inovation (CMI)
Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
Diklat Bina Damai
Diklat Manajemen Strategik
Diklat Reformasi Birokrasi
Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Management
Diklat Manjemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Diklat Pelayanan Prima
Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia
Diklat Komunikasi Publik
Diklat Hukum Konstruksi
Diklat Manajemen BLUD
Diklat Manajemen Bencana
Diklat Penguatan Kepala Sekolah
Diklat Kepemimpinan Kepala Sekolah
Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
Diklat Pengawas Sekolah
DOWNLOAD
Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2)
Februari - April
11
330
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Februari - Juli
4
120
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Februari - September
5
150
Diklat Capacity Building
Februari - April
8
240
Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas
Juli - Agustus
2
60
Workshop Profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik
Juni
1
300
Diklat Pelayan Terpadu Satu Pintu (E-Learning)
Februari - Agustus
9
270
Diklat Teknis Pertanahan
Juni - September
10
300
Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan
Oktober
1
30
Dikat Arsiparis Dinamis
Maret
1
30
Diklat Pengiriman
Januari - November
10
329
Diklat Pengelolaan Barang Daerah
April - September
10
300
Diklat Bendahara Pengeluaran
Maret - Agustus
12
360
Diklat Training of Course (TOC)
Oktober
1
30
Diklat Training of Trainer (TOT)
September - Oktober
2
60
Diklat PPNS
Februari - September
4
120
Diklat Peningkatan Kompetensi Widyaiswara
Mei - Juni
1
40
Diklat Manajemen Proyek
Maret - Mei
4
120
Diklat Keprotokolan
Juli - Agustus
3
90
Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
Mei - Juli
5
150
Diklat Teknis Perundang-undangan
Maret - April
5
150
Diklat Sekretaris
Maret - Agustus
12
360
Diklat Sengketa Hukum
Mei - Juni
3
90
Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
Juli
3
90
Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Juli - September
10
300
Diklat Change Management and Inovation (CMI)
Agustus - Oktober
4
120
Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
Mei - Agustus
7
210
Diklat Bina Damai
September - November
15
450
◄
1/2
►
DIKLAT KEPEMIMPINAN
Diklatpim pola baru ini oleh LAN ditahbiskan sebagai reformasi sistem diklat yang sejatinya dimulai dari diklat kepemimpinan. Diklat ini ditujukan untuk mendapatkan CHANGE MASTER khusus untuk pejabat adminstrator juga menciptakan change agent di SKPD.
Ide - ide inovasi dilatih untuk dikembangkan dalam diklat ini dengan metode - metode yang menarik dan langsung diimplementasikan nyata di SKPD
Pada diklat ini peserta akan didampingi oleh narasumber/coach/konselor/mentor dalam menyusun proyek perubahan
DIKLAT PRAJABATAN
Diklat prajabatan ini oleh LAN dibuat sebagai reformasi sistem diklat yang sejatinya dimulai dari diklat prajabatan.
Diklat ini dimulai dengan membangun mind set CPNS untuk menjadi change agent di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dasar kompetensi yang dibangun adalah Akuntabilitas PNS, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA).
Diklat ini menerapkan berbagai macam metode yang menarik dalam pembelajarannya
DIKLAT CAPACITY BUILDING
Diklat ini merupakan diklat unggulan yang ditujukan untuk staf potensial yang akan berperan sebagai change agent di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dasar kompetensi yang dibangun meliputi Integritas Diri, Perilaku layanan, Pengembangan Ketahan-malangan (Adversity Intelegent), Berfikir dan Penyelesaian Masalah Kreatif (Creative Thinking and Problem Solving)
Metode yang digunakan adalah six thinking head (anthony Robins), jigsaw, harmonisasi angklung ditunjang dengan games dan simulasi yang menarik.
Hasil yang akan dicapai dalam diklat ini adalah peserta memiliki ketahan-malangan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan di pemprov DKI Jakarta.
DIKLAT TEKNIS PERTANAHAN
Diklat unggulan ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan terutama bagi aparat wilayah yang dituntut untuk mengerti dan memahami kebijakan pertanahan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Melalui diklat ini diharapkan pegawai memiliki pemahaman tentang pokok-pokok hukum agraria, Jenis kepemilikan atas tanah, dan pemahaman terkait penyelesaian permasalahan dan solusi hukum bagi sengketa atas tanah serta pemanfaatan aset tanah
DIKLAT PELAYANAN TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
Dikla Pelayanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas diberikan untuk memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk aplikasi cara pelayanan publik bagi disabilitas, konsep dasar hak penyandang disabilitas dan cara pemenuhannya dari sudut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Aksesibilitas maupun layanan publik bagi penyandang disabilitas yang berfungsi sebagai akomodasi yang layak sangat beragam dan melekat pada kebutuhan dari berbagai ragam disabilitas yang harus disediakan guna menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan, akomodasi yang layak juga berfungsi sebagai alat bantu agar penyandang disabilitas tidak termarjinalkan atau terdiskriminasi pada saat itu juga.
Oleh karenanya kebutuhan pemahaman secara komprensif terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ramah terhadap semua melalui aksesibilitas sudah menjadi kebutuhan yang kritis untuk segera dilaksanakan oleh para petugas pelayanan publik, arsitek, pengembang maupun para operator infrastruktur, dan kegiatan ini harus dibentuk dalam pelatihan yang komprehensif dan berkala kepada para stakeholders dalam pelayanan publik.
DIKLAT KOMUNIKASI PUBLIK
Tantangan yang sangat krusial bagi institusi pemerintah adalah bagaimana meneguhkan citra pemerintah di mata masyarakatnya sendiri. Citra pemerintah yang kurang baik sangat dipengaruhi bagaimana pola komunikasi pemerintah dengan publiknya dalam hal ini terkait dengan manajemen opini publik. Apa yang dipersepsikan publik sangat mempengaruhi citra dan reputasi suatu organisasi. Opini publik yang berkembang apabila tidak disikapi dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya upaya peningkatan kompetensi komunikasi publik para pejabat publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat dalam memberikan pelayanan terhadap publik meningkat. Tata kelola komunikasi publik semakin baik dan memberikan dampak kepada citra dan reputasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
